ACFTA-Pasar Bebas 2010: “Bunuh Diri Ekonomi Indonesia
Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, yang disebut dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Perjanjian ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2002. Pertanyaannya, apakah kebijakan pasar bebas ini akan membawa perubahan nasib rakyat negeri ini yang masih dihimpit dengan kemiskinan?
Perlakuan Negara Khilafah Terhadap Non Muslim
Masih banyak orang yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam atas non-Muslim hanya berujung pada kerusuhan, pertumpahan darah, dan perpecahan. Ada ketakutan di kalangan non-Muslim, seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi awal kehancuran kehidupan mereka. Di Dunia Islam, ketakutan ini dimanfaatkan untuk menjustifikasi diambilnya langkah-langkah keras untuk menangani aktivis Muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat dengan menegakkan Negara Khilafah.
Bahaya Pluralisme
[Al-Islam 488] Bersamaan dengan meninggalnya Gus Dur (mantan Presiden RI ke-4), isu pluralisme kembali menjadi perbincangan. Selama beberapa hari hampir semua media cetak menjadikan pluralisme sebagai berita utama, baik dikaitkan langsung dengan sosok Gus Dur maupun tidak. Isu pluralisme kembali mencuat terutama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjuluki Gus Dur sebagai “Bapak Pluralisme” yang patut menjadi teladan bagi seluruh bangsa. (Antara.co.id, 31/12/2009).
Pluralisme Bertentangan dengan Islam, Haram Menyebarkan dan Menerapkannya
Bersamaan dengan meninggalnya Gus Dur, isu pluralisme kembali menjadi perbincangan. Presiden SBY pun secara khusus memberikan gelar “Bapak Pluralisme” untuk Gus Dur. Padahal MUI sendiri dalam fatwanya No.7/MUNAS VII/MUI/11/2005 telah dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan umat Islam haram mengikuti paham tersebut. Bagaimana sesungguhnya pluralisme itu dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya ?
Pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengakui adanya pemikiran beragam -agama, kebudayaan, peradaban, dan lain-lain. Kadang-kadang pluralisme juga diartikan sebagai paham yang menyatakan, bahwa kekuasaan negara harus diserahkan kepada beberapa golongan (kelompok), dan tidak boleh dimonopoli hanya oleh satu golongan. Merujuk pada definisi kedua ini, Ernest Gellner menyebut model masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan hak-hak individu sebagai masyarakat sipil (civil society). Gellner juga menyatakan bahwa civil society merupakan ide yang menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.
Renungan Akhir Tahun 2009
[Al-Islam 487] Tahun 2009 adalah tahun Pemilu. Dalam Pemilu Legislatif Partai Demokrat keluar sebagai pemenang, disusul berturut-turut Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura.
Pemilu memang menghasilkan pergantian orang di DPR; sekitar 70% anggota DPR periode 2009-2014 adalah orang baru. Namun, DPR baru itu tetap didominasi oleh partai-partai lama yang sekular. Karena itu, umat Islam yang mayoritas di negeri ini tentu tidak bisa banyak berharap bahwa DPR baru ini akan berpihak pada kepentingan umat. Jangan berharap, misalnya, DPR baru akan banyak menerbitkan UU yang sesuai dengan syariah, meloloskan peraturan yang melarang aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah dan sebagainya. Yang bakal terjadi adalah seperti DPR periode lalu. Mereka akan banyak memproduksi UU sekular yang notabene bertentangan dengan syariah. Hal itu pun sudah bisa dilihat dari penyusunan Prolegnas 2010. Di dalamnya beberapa UU yang “bermasalah” seperti UU Rahasia Negara justru menjadi prioritas.
Skandal Century: Bukti Sistem dan Rezim Korup !
[Al-Islam 484.] “Jika tak mau digoyang, SBY harus tegas dan tunjukkan kinerja,” begitulah sebuah judul di sebuah situs Detik.com (7/12/09). Opini ini masih terkait dengan kesan tidak seriusnya Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, yang sebetulnya sudah dituangkan dalam target kerja 100 hari Pemerintahan SBY.
Pemberantasan terhadap virus “mafioso peradilan” oleh Pemerintah juga dianggap kurang tegas dan mengaburkan tekad pemberantasan korupsi. Puncaknya adalah ‘Skandal Century’ yang diduga sarat dengan pelanggaran undang-undang dan kepentingan politik kekuasaan. Lagi-lagi langkah dan pola penyelesaian kasus skandal besar ini tidak banyak berarti. Akhirnya, kekecewaan masyarakat makin berlipat dan mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial dengan berbagai motif. Sejumlah gerakan sosial ini lalu ditanggapi dengan pernyataan Presiden SBY yang justru dipandang oleh sebagian besar pengamat menambah keresahan masyarakat. Presiden SBY memperkirakan ada gerakan sosial yang akan menunggangi aksi hari korupsi tanggal 9 Desember (Detik.com, 7/12). Bahkan SBY tahu siapa target para demonstran. “Alhamdulillah, saya dapat pengetahuan yang relatif lengkap, tentang apa, siapa dan sasaran pada 9 Desember mendatang,” kata SBY dalam pidato di Rapimnas Demokrat, Minggu (6/12) kemarin (Vivanews, 7/12).
Atasi HIV/AIDS dengan cara Islam, Bukan dengan cara Liberal!

[Al-Islam 482] SATU Desember sudah sejak tahun 1998 diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Peringatan Hari AIDS Sedunia berawal dari Pertemuan Puncak Menteri-menteri Kesehatan dari 148 negara yang tergabung dalam WHO untuk Program Pencegahan AIDS pada 1 Desember 1988 di London, Inggris.
Tahun ini, di Tanah Air Hari AIDS Sedunia juga diperingati di sejumlah daerah dengan berbagai aksi. Di Semarang, misalnya, sejumlah unjuk rasa digelar. Mereka berharap masyarakat mewaspadai bahaya AIDS dan tak mengucilkan para penderita. Di Madiun Komite Penanggulangan AIDS (KPA) serta LSM Bambu Nusantara Madiun melakukan aksi bagi-bagi bunga, leaflet dan stiker ke pengguna jalan di kota dan kabupaten. Di Jawa Barat Peringatan Hari AIDS Sedunia dipusatkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), yang dihadiri para wakil pemerintah kota/kabupaten serta lembaga swadaya masyarakat (Detik.com, 1/12).
[Al-Islam 492] Perdana Menteri Inggris pada tanggal 1 Januari 2010 menyerukan diselenggarakannya Konferensi di London untuk membahas masalah Yaman dengan dalih untuk membantu Yaman keluar dari krisis. Konferensi tersebut telah ...
[Al-Islam 491] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Paniteranya, menginformasikan dan memberikan panggilan sidang kepada pihak terkait dalam rangka menyelenggarakan sidang Pleno Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...
[AL-ISLAM 490] Sejumlah ujian keimanan dan kesabaran kembali dialami umat Islam akhir-akhir ini, khususnya di sejumlah negara Barat seperti Inggris, Denmark, Swiss, Jerman, Prancis, Kanada, Belanda dan—tentu saja tak ketinggalan—Amerika ...
